uu no 38 tahun 2008. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan. uu no 38 tahun 2008

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan. AD Premier 9th floor, Jl. Wajib pajak pribadi dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp 600. 38 Tahun 2000; UU No. Tahun. Berdasarkan latar belakang putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversional dalam awal 2 Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN 2011 diakses di Aug 3, 2020 · Jika kita menyimak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011, MK menilai bahwa MK berwenang untuk mengadili permohonan uji Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (“UU 38/2008”), yang merupakan undang-undang pengesahan. 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI RS ROKIAH KUSUMAPRADJA. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem. Pasal 39: Cukup jelas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 (UU/2008/42) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan. UU No. tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan . § UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 20 Th 2008 ttg UMKM § UU No 25 Th 1992 ttg Perkoperasian. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Hubungan Antar Peraturan. 36, LN. Pro. TB Simatupang No. METADATA PERATURAN. Jakarta: Sekretariat Negara. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . PP No. Mengubah : UU No. 22. Peraturan Perundang-undangan. 1, LN. 12 Tahun 2008 (PEMDA) UU No. 78, TLN No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. METADATA PERATURAN. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengujian pertama; b. Simpan Simpan UU No. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. 10 Tahun 1994, No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai, merupakan kebutuhan. Undang-undang (UU) No. 38 pengelolaan zakat. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Undang-Undang No. KETENTUAN PENUTUP. Undang-undang ini merupakan versi lebih baru dari UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 125/PMK 01 Tahun 2008 tentang Jasa Penilai Publik Pasal 2, 3 dan 7 - Penilaian properti (tanah, bangunan dan tanaman) dilakukan oleh Penilai Publik yang. 266 . Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ; UU No. 139, TLN. (Buku Panduan untuk memahami UU No. 1 Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-IX/2011 Menurut Peraturan Perundang-undangan. 44 Tahun 2014. Berikut ini ilustrasi penghitungan pajak sesuai dengan PPh pasal 17. Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah Tahun Pajak 2008. perda_no_02_tahun_2008_tentang_penetapan_urusan_pemerintahan_daerah_kabupaten_cirebon. UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. UU No. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaUndang-Undang No. UU Nomor 38 Tahun 2008. a. Mencabut : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. pdf: UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 179 kB: Cetak E-mail. 166, TLN NO. 2008 No. Dika Kebi. +62804 1 501 501. 38 pengelolaan zakat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 29 Tahun 1959, UU No. Oct 2, 2013 · Uu no. Tipe Dokumen. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 133, LL SETNEG : 40 HLM. Jurnal Poelitik Volume 4, No 2, Tahun 2010. 13 Tahun 2006; Permendagri No. Hubungi kami melalui Facebook fb. 4, TLN No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. Peraturan Terkait. peraturan pemerintah . - Download as a PDF or view online for free. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. (UU) NO. Mengubah : UU No. Judicial Review Terhadap UU No. Latar Belakang. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan. Permen No. Masih Berlaku. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Berdasarkan pasal 3 dalam UU No. alasan penolakan permintaan informasi. . Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 5. proyek saudara: artikel Wikipedia. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat diatur dengan peraturan menteri. bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku. 34, LN. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008. 1 Tahun 2008 . Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Convention. 7 Tahun 1983. Tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009 adalah Tahun Pajak 2009. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. Pasal 23 UU No. Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan: 25. PP Nomor 57 Tahun 2022. Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-undang (UU) No. 2 1. Pasal 13Terakhir, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. E. 2008/NO. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranPengaturan Wamen dalam Pasal 10 UU No. 21. TENTANG. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. No 38 Tahun 2008. UU No. Legal Analysis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. peraturan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Aug 12, 2021 · PPh pasal 23 adalah Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21. Pengelolaan Sampah - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. METADATA PERATURAN. Berita. a. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. 38. Status Peraturan. 1999 tentang Pengelolaan Zak at, ditetapkan pada tanggal 13 Oktober . 38, LN. Hits : 166007. 4953, LL SETNEG : 4 HLM Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 000, perhitungan pajaknya: Penghasilan. 6 / 38Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis T. 000. Undang-Undang No. Tipe Dokumen. 2008/NO. id. 2. -. Tahun: 2008: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 23 September 2008 :. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Mengingat : 1. PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA) Ditetapkan 5 November 2008 • Berlaku 5 November 2008. Berkaitan dengan UU No. Untuk menjamin pelindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin. 32 Tahun 2004, UU No. Wajib pajak membutuhkan informasi ini untuk menghitung pajak terutang dari penghasilan kena pajak. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 52 Tahun 2021 adalah a) bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang bermutu berdasarkan asas pelayanan publik; b) bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan publik berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c UU No. UU No 9 Tahun 2015. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Mencabut : UU No. Belum Tersedia. PP No. 19, LN. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahTugas dan Fungsi Ombudsman dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ada dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 2K tayangan 11 halaman. View/ Open. 38, LN. NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 154 Undang -Undang Nomor. Mengubah : UU No. Semua. Peraturan Perundang-undangan. Uu no. status Hanya untuk Pelanggan. NOMOR 16 TAHUN 2009. 1999. Belum Tersedia. 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir, serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran agar semakin tertib dalam pengelolaan. Sabir, ASEAN Harapan Dan Kenyataan (Pustaka Sinar Harapan 1992). 22 Tahun 2003, UU No. UU No. 104, TLN NO. mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan. penjelasan . ABSTRAK PERATURAN. KEPPRES No. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA). waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. 19, TLN No. Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 hal. ABSTRAK PERATURAN. 134, TLN NO. mencabut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos mencabut Undang-Undang 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276). Dalam UU No. Tahun 1945; c. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas frase ”Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan (Pasal 5) . 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah. 46 Tahun 1999, UU No. Dengan berlakunya UU ini, maka sekaligus akan mengubah dan mencabut sejumlah UU lain yang. METADATA PERATURAN. 2004/ No.